Kemenkum NTB Evaluasi Standar Layanan Bantuan Hukum, Dorong Kebijakan Lebih Responsif ??

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB menggelar Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertajuk "Analisis Evaluasi Standar Layanan Bantuan Hukum" pada Senin (14/9) di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Acara ini memaparkan hasil Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) terhadap PMH-4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Hadir peserta dari pemerintah, Organisasi Bantuan Hukum, akademisi, dan masyarakat untuk memberikan masukan. Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyatakan evaluasi kebijakan penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hasil masukan akan disempurnakan dan disampaikan kepada unit kerja pemrakarsa melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum.