Kemenkum NTB Ikut DSK 2026, Dorong Akses Bantuan Hukum yang Responsif

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijaman (DSK) secara virtual yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Selasa, 29 September 2025. Kegiatan tersebut bertema "Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum". Peserta DSK membahas kondisi ideal dan praktik nyata penyelenggaraan layanan bantuan hukum, termasuk tantangan dalam implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan wawasan terhadap strategi implementasi kebijakan bantuan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady memberikan apresiasi atas pelaksanaan DSK dan hasil analisis yang telah disusun. Ia menekankan bahwa policy brief yang disampaikan didukung oleh data primer, seperti penilaian terhadap 22 Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi dan survei persepsi penerima layanan. Data tersebut dianggap strategis karena mencerminkan kondisi lapangan dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan kebijakan bantuan hukum di masa mendatang.