Kemenkum Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025, Ini Catatan BPK RI

Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara bersama dengan Kemenkum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan bahwa LHP BPK bukan sekadar penilaian pengelolaan keuangan, melainkan peta jalan perbaikan bagi setiap kementerian. Ia menegaskan pentingnya seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret dalam waktu yang ditetapkan.

Otto juga mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai early warning system guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.