Kemensos Bentuk TP2SR, Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) sebagai tim ad hoc untuk mengawal pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pembentukan ini menindaklanjuti mandat Menteri Sosial Saifullah Yusuf, karena 61 titik sekolah rintisan belum sepenuhnya masuk dalam kuota 100 titik pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akibat kendala administratif lahan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan puluhan titik itu menjadi prioritas mendesak karena sekolah rintisan beroperasi di fasilitas sementara yang kapasitasnya diperkirakan hanya bertahan maksimal satu tahun. Jika bangunan permanen tidak dibangun tahun ini, sekolah rintisan terancam ditutup karena tidak mampu menampung siswa baru. TP2SR akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 dengan menghadirkan 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 sekolah rintisan. Pertemuan itu juga membangun sinergi lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian PU, ATR/BPN, LHK, Pertanian, Kemendagri, dan Perhutani.

Agus Jabo meminta tim mendata dan mengidentifikasi status lahan, masalah yang dihadapi, serta keterkaitannya dengan kementerian terkait. Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat, Herman Koswara, ditunjuk sebagai ketua TP2SR. Sebelum desk evaluation, pada 10 Agustus akan dilakukan zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk menyiapkan data. Tim juga diminta segera menyusun program percepatan dan mengajukan surat keputusan agar bisa langsung bekerja.