Kesbangpol Merauke Dorong Lembaga Adat Jadi Mitra Pembangunan dan Ketertiban

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke mendorong penguatan kelembagaan adat agar tidak hanya dilibatkan saat konflik muncul, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban, membangun komunikasi, dan mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam forum diskusi bertajuk 'Penguatan, Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah' yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) pada Kamis, 17 September 2026 di ruang rapat Kesbangpol Merauke.

Kepala Kesbangpol Merauke, Sukito, menyampaikan bahwa tokoh dan lembaga adat memiliki pengaruh sosial yang kuat di kalangan masyarakat, sehingga peran mereka penting dalam mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik. Ia menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan prasyarat agar pembangunan dapat berjalan. Meskipun kondisi Merauke relatif kondusif, potensi persoalan sosial tetap perlu dipantau sejak dini melalui komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat.

Sukito juga menjelaskan bahwa pencegahan konflik tidak selalu berupa pembangunan fisik. Kemampuan membaca gejala awal, menjaga komunikasi, dan membuka ruang dialog menjadi penting untuk menjaga kondisi daerah tetap kondusif. Untuk itu, Kesbangpol terus membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Forum Pembauran Kebangsaan.