Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Desil

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera menuntaskan polemik akurasi data desil penerima subsidi. Masalah inclusion error dan exclusion error masih sering terjadi, sehingga masyarakat miskin yang berhak justru terlempar dari daftar penerima, sementara kelompok mampu malah menikmati subsidi. Ia menilai data DTKS hingga DTSN perlu dibenahi secara mendasar dan mendorong penggunaan teknologi verifikasi biometrik. Selain itu, ia mempertanykan efektivitas kompensasi energi untuk industri dan mendorong pengalihan anggaran untuk memperkuat subsidi langsung. Pemerintah menjelaskan DTSN versi 3 per 10 Juli 2026 mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Kritik ini disampaikan dalam Rapat Panja Banggar DPR bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Senayan, Jakarta pada Kamis (3/9).