Ketua Banggar DPR Soroti Target Indikator Makro dalam RUU APBN 2027

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyoroti beberapa catatan strategis terkait pembahasan RUU APBN 2027. Ia menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan dampak yang terukur untuk setiap program belanja negara agar berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi. Said juga mencermati kesesuaian indikator antara KEM PPKF dan Nota Keuangan RAPBN 2027, terutama mengingat beberapa angka dari BPS sudah mendekati target pemerintah.

Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, rasio gini 0,362-0,367, dan tingkat pengangguran 4,30-4,87 persen dalam Nota Keuangan RAPBN 2027. Said menilai kurs rupiah Rp17.500 per USD cukup realistis, namun menekankan kebutuhan kejelasan narasi dan orkestrasi kebijakan moneter. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, rekor tertinggi dalam sejarah, sehingga membutuhkan peningkatan pendapatan dari perpajakan dan PNBP.

DPR meminta target kenaikan pajak bersifat alami akibat pertumbuhan ekonomi, bukan dari beban baru bagi masyarakat. Target PPh naik Rp64,8 triliun dan PPN Rp132,8 triliun, sementara PNBP turun menjadi Rp517,4 triliun. Defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,85 persen, dan DPR berharap defisit 2027 dapat ditekan hingga 2,4 persen sebagai langkah menuju APBN berimbang.