Belanja RAPBN 2027 Tembus Rp 4.097 T, Banggar Ingatkan Pajak Tak Bebani Rakyat

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, terutama terkait postur belanja negara yang mencapai Rp 4.097,2 triliun, rekor tertinggi dalam sejarah. Banggar menilai besarnya anggaran harus didukung kejelasan tujuan, dampak terukur, dan korelasi dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi. Beberapa asumsi makro dan kesejahteraan dinilai perlu ditinjau ulang karena terlalu dekat dengan data BPS terkini, seperti pertumbuhan ekonomi yang diajukan 6%, rasio Gini 0,362-0,367, dan tingkat pengangguran 4,30%-4,87%. Banggar juga menyoroti kebijakan pajak yang harus didasarkan pada pertumbuhan ekonomi alami, bukan pemajakan baru yang bisa membebani rakyat.

Pemerintah mengusulkan target kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp 64,8 triliun untuk PPh dan Rp 132,8 triliun untuk PPN pada 2027. Banggar mendukung kebijakan ini asalkan tidak menambah beban bagi rakyat. Namun, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun menjadi Rp 517,4 triliun dari proyeksi Rp 575 triliun pada 2026. Banggar meminta pemerintah menghitung ulang target PNBP dengan memaksimalkan tata kelola sumber daya alam sesuai instruksi Presiden.

Banggar juga menyoroti isu akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menimbulkan kegaduhan publik. Banyak warga mengaku tersalah klasifikasi, sehingga dampaknya pada akses bantuan sosial dan subsidi. Banggar mendesak BPS melakukan validasi internal. Di sisi lain, Banggar menekankan pentingnya menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4% dan menekan Debt Service Ratio (DSR) yang melebihi rekomendasi IMF untuk menjaga kepercayaan pasar dan menyehatkan fiskal negara.