Ketua Komite III DPD RI: Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan Nasional

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menekankan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi erat dengan angka putus sekolah. Data BPS menunjukkan provinsi dengan kemiskinan tertinggi didominasi wilayah Papua: Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Kondisi ini menandakan tantangan pembangunan SDM di Papua masih besar dan memerlukan kebijakan afirmatif lebih kuat.

Filep menegaskan data BPS tidak boleh sekadar jadi laporan statistik, melainkan dasar penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Program prioritas yang harus difokuskan meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Daerah termiskin harus jadi target prioritas agar anak keluarga kurang mampu mendapat pendidikan layak. Pendidikan dinilai instrumen utama memutus rantai kemiskinan.

Ia memperingatkan jika kebijakan pendidikan tidak menjawab fakta kemiskinan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM sulit tercapai. Anak dari keluarga miskin makin rentan kehilangan kesempatan sekolah, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi terus melebar.