Koalisi Sipil Kritik Klaim Panglima TNI Tanggung Jawab Keamanan Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyatakan TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia. Koalisi ini menilai pernyataan tersebut mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Polri sesuai Pasal 30 UUD 1945. Mereka menyoroti bahwa penyertaan TNI dalam keamanan masyarakat berisiko mengembalikan praktik dwifungsi ABRI, yang pernah menyebabkan pembungkaman kebebasan, kekerasan, pelanggaran HAM, dan impunitas. Koalisi ini juga menekankan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional dan tidak boleh ditangani dengan patroli militer yang dapat menimbulkan intimidasi terhadap kelompok sensitif seperti mahasiswa, jurnalis, dan pembela HAM.