Komisi III: Prabowo Susah Payah Sejahterakan Hakim, agar Tak Goyang 'Kanan Kiri'

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dari Partai NasDem mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menaikkan gaji hakim sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, kenaikan gaji tersebut merupakan kebijakan yang tepat karena hakim berperan sebagai ujung tombak peradilan dan penegakan hukum. Namun, Sahroni menekankan bahwa kesejahteraan yang diberikan harus diimbangi dengan integritas yang tinggi agar hakim tidak mudah tergoda atau berpindah-pindah sisi politik. Ia berharap dengan hakim yang sejahtera, sistem peradilan dapat menjadi lebih objektif, profesional, dan berintegritas.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hakim Indonesia, bahkan melebihi tingkat di negara-negara tetangga seperti Singapura. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Prabowo menyatakan bahwa penghasilan hakim yunior di Indonesia telah naik 280 persen, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam beberapa dasawarsana. Ia juga menegaskan bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kini lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura.

Sahroni menilai peningkatan kesejahteraan hakim harus berjalan sejalan dengan peningkatan kualitas dan independensi peradilan. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Kesejahteraan yang diberikan diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas peradilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.