Komisi IV DPR Minta Kemenhut Bikin SOP Lindungi Satwa Saat Karhutla

Komisi IV DPR melalui Wakil Ketuanya, Alex Indra Lukman dari Fraksi PDIP, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) khusus guna melindungi satwa, terutama satwa yang dilindungi, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini muncul setelah tewenya seekor orang utan bernama Sempurna di Kalimantan Barat akibat paparan asap karhutla. Sempurna ditemukan dalam kondisi lemah dan mengalami gangguan pernapasan di Kabupaten Ketapang, dan meskipun dilakukan upaya evakuasi serta penanganan medis oleh tim BKSDA Kalimantan Barat bersama YIARI, satwa tersebut tidak dapat diselamatkan. Alex menekankan bahwa karhutla sudah berdampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk ekosistem dan satwa yang dilindungi, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu melalui mekanisme penanggulangan bencana nasional, bukan hanya secara sektoral. Ia juga mendesak agar wilayah konservasi diberi perlindungan penuh dari gangguan, termasuk bencana yang disebabkan oleh manusia, dan dituntutnya adanya sanksi tegas bagi pelaku karhutla di luar sekadar tindakan administratif. Dalam kesampaiannya, Alex menegaskan pentingnya penerapan tanggap darurat dan kepemimpinan satu lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam penanganan karhutla, seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPN), agar respons terhadap bencana ini lebih efektif dan tidak terfragmentasi antar instansi.