Komisi V Minta Anggaran Jangan Sampai Jadi Kendala Tangani Gempa di NTT

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaeful Huda menegaskan bahwa anggaran tidak boleh menjadi kendala dalam penanganan gempa bermagnitur 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, koordinasi anggaran selama masa tanggap darurat telah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan persoalan. Namun, kebutuh anggaran untuk tahap pascabencana masih dalam proses penghitungan. Huda menekankan pentingnya memastikan persoalan anggaran tidak menghambat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Ia juga mengusulkan pembentukan lembaga tunggal yang dapat mengatur anggaran dan memimpin penanganan bencana secara otomatis, baik pada masa tanggap darurat maupun pasca bencana. Menurutnya, sistem ini akan memungkinkan anggaran kebencanaan tersedia secara standby dan dapat digunakan kapan saja tanpa perlu mengumpulkan dana setelah bencana terjadi. Pengelolaan anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, menurutnya, membuat penanganan bencana semakin kompleks, sehingga diperlukan sistem yang terintegrasi dan efisien.