Kontraktor SPPG Tagih Kepastian Administrasi dan Pembayaran Rp 800 Miliar kepada BGN

Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan kendala administrasi dan ketidakpastian pembayaran atas pekerjaan Tahun Anggaran 2025 ke Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua Forum, Arifin Nababan, menegaskan bahwa keterlambatan ini berdampak pada keberlangsungan usaha kontraktor dan kesejahteraan tenaga kerja. Para kontraktor menuntut kepastian administrasi dan pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka laksanakan, bukan perlakuan khusus.

Data menunjukkan terdapat 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di 22 provinsi dengan nilai pembayaran tertunda mencapai Rp 800 miliar. Hingga akhir Maret 2026, 249 titik pembangunan masih dalam tahap penyelesaian, sementara 66 titik telah mencapai progres seratus persen.

Selain kendala dana, sejumlah bangunan yang sudah selesai belum bisa diserahterimakan karena masih terkendala administrasi dari pihak pengguna jasa. Kontraktor tetap harus menjaga aset, membayar keamanan, pemeliharaan, dan utilitas hingga proses serah terima selesai. Persoalan ini berdampak ekonomi luas karena mengganggu pembayaran kepada pemasok material, vendor jasa, dan lembaga pembiayaan.