KPAI Ingatkan Penegakan Hukum Kasus Keracunan MBG Karo Harus Transparan

KPAI mendesak penegakan hukum yang transparan dan profesional terkait kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Dampak kejadian ini tidak hanya berupa gangguan kesehatan medis, tetapi juga berkembang menjadi disabilitas berat bagi sebagian korban, tekanan psikologis, hingga beban ekonomi berat bagi keluarga rentan.

KPAI menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada perawatan medis awal, melainkan harus mencakup pemulihan kesehatan jangka panjang, pendampingan psikososial, dan dukungan pendidikan. KPAI juga meminta adanya mekanisme pertanggungjawaban dan ganti rugi jika ditemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut guna menjamin keselamatan anak di atas kepentingan lain.