Kunci Kebijakan Subsidi BBM Tepat Sasaran: Data Harus Akurat!

Pemerintah menekankan pentingnya akurasi, verifikasi, dan pembaruan data secara berkala untuk memastikan subsidi BBM dan LPG tepat sasaran. PT Surveyor Indonesia menyoroti adanya perbedaan antara data awal dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga validasi oleh pihak independen diperlukan agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Sejak 2024, pemerintah melakukan penataan subsidi melalui pendataan, uji coba, dan digitalisasi menggunakan Merchant Apps Pertamina (MAP), barcode, serta NIK. Saat ini, proses masih berada pada tahap pemadanan data untuk menghindari kekacauan sosial. Selain data, DPR RI mengingatkan agar kebijakan subsidi tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi fiskal negara, serta kesehatan keuangan Pertamina sebagai pelaksana penugasan.