Legislator PDIP Soroti Anggaran Kemenhut untuk Cegah Karhutla: Sikap Pasrah

Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita, menyoroti penyampaian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait anggaran Kementerian Kehutanan untuk 2027. Sonny mengkritik karena anggaran yang diusulkan lebih besar untuk pemadaman (seperti sewa helicoptor) dibandingkan pencegahan karhutla. Ia menilai sikap Kemenhut terlalu pasrah dan kurang antisipatif, sehingga kebakaran hutan diprediksi akan terus terjadi setiap tahun. Sonny menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk pencegahan, bukan hanya untuk menanggapi bencana setelah terjadi.

Dalam rapat kerja di DPR, Raja Juli menjelaskan bahwa Kemenhut mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 6,238 triliun untuk 2027. Dari total ini, pemerintah telah menyetujui tambahan sebesar Rp 1,55 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 4,68 triliun masih dalam proses pengajuan. Usulan tambahan ini mencakup penguatan kelembagaan hutan, pencegahan dan penanggulangan karhutla, pengentasan kemiskinan ekstrem, pemulihan bencana, dan penguatan tata kelola kawasan hutan.

Raja Juli membela keputusan untuk menyewa 6 helikopter dan 6 water bomber sebagai bagian dari anggaran operasional sebesar Rp 1,54 triliun. Menurutnya, skema sewa lebih fleksibel dan efisien dibandingkan pembelian aset, karena tidak membebani biaya pemeliharaan dan memberi kebebasan dalam menyesuaikan armada dengan tingkat kerawanan karhutla tiap tahun. Ia berharap usulan ini dapat menjadi masukan bagi Komisi IV DPR dalam penetapan anggaran akhir 2027.