Mas Pram Ajak KPK Awasi Ketat Proyek di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan daerah, khususnya proyek strategis yang memiliki nilai anggaran besar serta potensi risiko penyimpangan tinggi. Langkah pencegahan ini direalisasikan melalui kemitraan strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut ditujukan untuk memastikan setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan penuh integritas.

Komitmen pemberantasan korupsi tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada kegiatan Kampanye Antikorupsi bertajuk "Semangat Antikorupsi Menuju 5 Abad Kota Global, Jaga Jakarta Jaga Integritas" di kawasan Car Free Day Sudirman. Pramono mewajibkan seluruh jajaran pejabat Balai Kota hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara aktif berkoordinasi dengan KPK dalam setiap pelaksanaan proyek strategis.

Pramono menekankan bahwa penguatan integritas di tubuh birokrasi pemerintahan merupakan fondasi utama bagi Pemprov DKI Jakarta. Melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Jakarta diharapkan mampu menjalani proses transformasi menjadi kota global secara sukses tanpa terbebani masalah korupsi anggaran.