Pramono Mau Rilis Obligasi Daerah Rp 3,5 T, Buat Apa Dananya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027, yang bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. Rencana ini telah diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027 sebagai strategi pembiayaan pembangunan daerah. Menurut Gubernur Pramono Anung, obligasi daerah ini akan menjadi alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Obligasi daerah yang direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun, dengan kupon yang akan ditetapkan berdasarkan kondisi pasar keuangan saat penerbitan. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk berbagai proyek, termasuk LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder pengendalian banjir, serta rumah susun.

Persiapan penerbitan sedang dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk permohonan dukungan pada 12 Juni 2026 dan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026. Pemprov DKI juga menyelenggarakan kegiatan Capacity Building pada 20-21 Juli 2026 untuk memperkuat kesiapan pemangku kepentingan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan langkah ini namun menanyakan urgensi penerbitan mengingat keadaan keuangan DKI yang sudah cukup kuat.