Mekanisme Pemeriksaan Notaris Dinilai Perlu Dievaluasi, Ini Alasannya

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) pada Senin (21/9) untuk mengevaluasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Fokus utama diskusi adalah analisis tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris guna memperkuat pengawasan dan mempercepat penyelesaian perkara.

Evaluasi ini mencakup efektivitas pemeriksaan serta pembagian kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat (MPP). Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menekankan bahwa sistem pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga profesionalisme, integritas notaris sebagai pejabat umum, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.