Mendagri: Daerah Fiskal Rendah dan Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05%, yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp691,8 triliun atau 51,93%. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp538,6 triliun atau 42,5%, lebih tinggi dari periode yang sama di 2025 sebesar Rp576,4 triliun atau 41,7%. Pada 5 Agustus 2026, pemerintah telah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan yang terdampak bencana, serta untuk membiayai pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Prioritas diberikan pada daerah-daerah ini untuk pemulihan. Selain dukungan fiskal, program pemerintah pusat seperti revitalisasi sekolah, pembangunan puskesmas, dan penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga akan membantu pelayanan dasar di daerah.