Mendagri Tegaskan Daerah Fiskal Rendah-Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Kementeran Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus membina dan mengawasi pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah. Pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027, Tito menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota per 31 Juli 2026 mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93 persen. Di sisi lain, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau 42,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2025 sebesar 41,7 persen. Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026, yang digunakan untuk membantu daerah dalam membiayai belanja pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Tito menekankan bahwa prioritas pemberian TKD adalah kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan daerah yang terdampak bencana, untuk membantu mereka pulih dan meningkatkan kemampuan fiskalnya. Kemendagri juga mendukung Pemda melalui program pemerintah pusat seperti revitalisasi sekolah, pembangunan puskesmas, dan penguatan RSUD.