Mendagri Izinkan WFH di Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, penerapan WFH harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Bagi layanan esensial seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan kelistrikan, penerapan WFH dapat dilakukan sebagian hingga 50 persen. Untuk sektor pemerintahan yang tidak banyak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, WFH dapat diterapkan hingga 75 persen.

Tito menyampaikan hal ini dalam jumpa pers daring pada Minggu (6/9). Ia telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat.

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sejak Jumat (4/9) malam hingga Minggu (6/9). Aktivitas ini menyebabkan sejumlah wilayah terdampak sebaran abu vulkanik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebaran abu vulkanik terbagi menjadi dua wilayah. Sebaran pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebaran kedua bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup sebagian wilayah Banten, Lampuen, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia.