Soroti Kebijakan Anggaran, OSO: Pentingnya Menjaga Keseimbangan Pusat dan Daerah
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Oesman Sapta Odang (OSO) menyoroti penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ia meminta pemerintah pusat segera memenuhi hak anggaran daerah sesuai Undang-Undang APBN dan mengevaluasi pejabat yang lambat responsif dalam bencana. OSO juga mendesak Dana Bagi Hasil (DBH) dibagikan proporsional dan menekankan pentingnya solidaritas antar-daerah dalam krisis fiskal. Bupati Lahat dan Wali Kota Bandung menyatakan TKD yang dikurangi berdampak pada layanan dasar masyarakat, sementara ekonom Fuad Bawazier menyarankan kebijakan fiskal asimetris untuk daerah yang belum mandiri keuangan.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 11 September 2026 pukul 17.37
Polemik TKD Dipangkas, Kepala Daerah Banyak yang Menjerit, OSO: Tanpa Daerah, Tidak Akan Ada NKRI
Berita terkait
Mendagri Tegaskan Daerah Fiskal Rendah-Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD
Detik.com · 14 Agustus 2026 pukul 21.52
Mendagri Tito Sebut Butuh Rp14 Triliun Atasi Krisis Fiskal 79 Pemda
CNBC Indonesia · 5 Agustus 2026 pukul 15.47
Purbaya Sebut 490 Pemda Sulit Bayar Gaji Pegawai, Berpotensi Disuntik?
CNN Indonesia · 29 Juli 2026 pukul 08.50
490 Pemda Sulit Bayar Gaji Pegawai Bakal Disuntik Dana Pusat
Detik.com · 28 Juli 2026 pukul 20.27