Mengarusutamakan Peran Kaum Sarungan

Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang telah selesai, dengan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) terpilih sebagai ketua umum PBNU untuk masa khidmah 2026–2031. Namun, fokus tidak lagi pada kontestasi kepemimpinan, tetapi pada perubahan yang akan dilahirkan. Di tengah NU yang memasuki abad keduanya, tantangan telah beralih dari kolonialisme ke isu-isu modern seperti ketimpangan ekonomi, disrupsi digital, kecerdasan artifisial, krisis ekologis, dan fragmentasi sosial. Instrumen perjuangan pun harus beradaptasi, menggunakan infrastruktur sosial terbesar Indonesia yang terdiri dari pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim, jaringan kiai-santri, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan unit ekonomi.

Salah satu agenda utama abad kedua NU adalah mengonversi modal sosial dan kultural menjadi modal produktif. Meskipun memiliki jutaan santri dan ribuan pesantren, belum banyak yang berkembang menjadi pusat inovasi, industri halal, pertanian modern, ekonomi hijau, teknologi, atau pusat riset. Jaringan sosial yang luas belum sepenuhnya tersambung menjadi rantai nilai ekonomi. Transformasi ekonomi terjadi ketika "market power" warga NU dikonversi menjadi "productive power". Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan pelatihan UMKM, bantuan modal, atau kegiatan ekonomi sporadis, tetapi membutuhkan arsitektur ekonomi yang menghubungkan pesantren, koperasi, UMKM, pengusaha, profesional, perguruan tinggi, lembaga keuangan, zakat-wakaf, teknologi, dan jaringan alumni ke dalam rantai nilai.

Konsep "sarungan dividend" muncul sebagai evolusi dari "demographic dividend", di mana ekosistem pesantren berhasil dikonversi menjadi modal manusia, sosial, ekonomi, dan intelektual. Modernisasi pesantren tidak berarti mengganti tradisi dengan modernitas, tetapi memperkuat kapasitas tanpa kehilangan akar nilai. Sarungan dividend harus berkembang menjadi "national dividend", di mana kemajuan ekonomi kaum sarungan menjadi bagian dari strategi memperbesar kelas produktif Indonesia secara keseluruhan. Namun, transformasi ini harus tetap menjaga kepercayaan sebagai modal moral, sekaligus menjadi "bridging force" yang menghubungkan agama dan kebangsaan, tradisi dan modernitas, pusat dan daerah, mayoritas dan minoritas, serta generasi lama dan digital.