Menteri HAM Minta Kajian Human Rights 2036 Jadi Kompas Pembangunan Nasional
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Menteri HAM RI Natalius Pigai memulai kajian Human Rights Indonesia 2036 melalui National Policy Dialogue Ecosoc Rights Outlook 2036 di Jakarta pada Senin (31/8). Kajian ini bertujuan memetakan proyeksi isu-isu lintas sektor terkait Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) sekaligus mengidentifikasi risiko HAM yang mungkin muncul dari transformasi digital, AI, dan perubahan iklim. Pigai menekankan hasil kajian harus menjadi 'living document' yang berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi menuju 2036.
Bagikan
- hak asasi manusia
- pembangunan berkelanjutan
- human rights 2036
- ekonomi sosial budaya
- transformasi digital
Berita terkait
Kementerian HAM Siapkan Peta Jalan Pemenuhan Hak Ekososbud hingga 2036
Media Indonesia · 31 Agustus 2026 pukul 16.24
Komnas HAM Audit Kinerja Polri, Soroti Penegakan Hukum dan Mekanisme Penanganan Demo
Media Indonesia · 31 Agustus 2026 pukul 16.16
Komnas HAM Pantau Proses Hukum 45 Tersangka Demo 27 Agustus
Media Indonesia · 31 Agustus 2026 pukul 16.14
Komnas HAM Bakal Berikan Rapor Penilaian HAM terhadap Kinerja Polri
Liputan6.com · 31 Agustus 2026 pukul 15.52