Menteri Pigai Minta Aparat Jangan Libatkan Sipil di Wilayah Operasi Papua

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat pemerintah agar tidak melibatkan warga sipil dalam wilayah operasi di Papua. Hal ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan warga sipil di tengah konflik bersenjaa di wilayah tersebut. Pigai menegaskan bahwa larangan ini berlaku bagi seluruh warga, baik orang Papua maupun non-Papua, guna mencegah korban di kalangan warga sipil.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Pigai menjelaskan bahwa keterlibatan warga sipil dalam operasi dapat menyulitkan proses identifikasi siapa yang merupakan warga sipil dan siapa yang terlibat dalam konflik. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko warga sipil menjadi korban. Oleh karena itu, pihaknya hanya dapat memastikan bahwa aparat pemerintah tidak melibatkan warga sipil, sementara terhadap kelompok bersenjata seperti TPN-OPM, pihaknya hanya dapat menyerukan agar tidak menyerang warga sipil.

Pigai juga memberikan contoh konkret mengapa perlindungan warga sipil penting, seperti warga sipil yang bekerja sebagai sopir dalam wilayah operasi, atau personel aparat yang berada di lapangan tanpa atribut kedinasan yang jelas. Situasi semacam ini dapat menimbulkan kebingungan dan meningkatkan bahaya bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.