Meramu Kebijakan Subsidi BBM Tepat Sasaran di Tengah Gejolak Dunia

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran, terutama untuk BBM dan LPG 3 kg, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga dan pasokan energi. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa dinamika global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan gangguan jalur perdagangan energi perlu diwaspadai karena dampaknya pada kenaikan harga minyak mentah dan kelancaran pasokan. Pemerintah juga sedang memantau kemampuan negara-negara penghasil energi untuk menahan ekspor akibat risiko geopolitik yang meningkat.

Sejak 2024, pemerintah telah melakukan penataan subsidi melalui pendataan dan penataan mekanisme penyaluran. Pada 2025, dilakukan uji coba kebijaran, dan pada 2026, penataan dilakukan secara lebih luas dengan memanfaatkan sistem digital seperti Merchant Apps Pertamina (MAP). Mekanisme yang sedang diterapkan termasuk penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi dan pemanfaatan NIK dalam pembelian LPG 3 kg untuk mengidentifikasi pola konsumsi masyarakat, termasuk rumah tangga dan UMKM. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap pemadanan data dan belum memasuki fase pemilahan atau pembatasan penuh.

Beberapa pihak menekankan pentingnya akurasi data dan verifikasi lapangan dalam penyaluran subsidi. Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia M. Chairudin menyatakan bahwa data administratif tidak selalu mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat, sehingga verifikasi lapangan diperlukan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menambahkan bahwa tiga aspek perlu diperhatikan: daya beli masyarakat, kondisi fiskal negara, dan kesehatan keuangan BUMN seperti Pertamina. Komisi XI juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dan sosialisasi agar masyarakat memahami siapa yang berhak mendapatkan subsidi.