NU, Gus Dur, dan Papua

Penyelesaian konflik di Papua memerlukan pemulihan martabat manusia dan pendekatan kemanusiaan, bukan sekadar pembangunan fisik atau pendekatan keamanan. Sejarah mencatat peran Gus Dur yang mengedepankan dialog setara, mengembalikan nama Papua, mengizinkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultural, serta menginisiasi kebijakan Otonomi Khusus untuk menghapus diskriminasi dan ketakutan.

NU menekankan bahwa masalah Papua mencakup dimensi HAM sipil-politik, hak ulayat ekonomi, serta akses kesehatan dan pendidikan. Solusi utama yang ditawarkan adalah dialog damai transformatif yang melibatkan akar rumput, menghentikan instrumen militeristik, dan mengutamakan keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP) agar merasa diakui dan dihargai dalam bingkai NKRI.