Optimalisasi Satgas Harus Efisien, Tidak Perlu ada Biaya Tambahan

Sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Kamis (6/8) berhasil mengumpulkan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas koordinasi antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan pemerintah daerah. FGD ini bertujuan menyelaraskan pemahaman mengenai penyelesaian persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat operasional hulu migas, khususnya terkait aset Barang Milik Negara (BMN) di Blok Rokan.

Profesor Hamid Paddu dari Universitas Hasanuddin menilai positif langkah koordinasi ini, menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi dapat mempercepat penyelesaian masalah kedaerahan yang mengganggu operasional blok migas. Namun, ia menekankan pentingnya efisiensi agar proses koordinasi tidak menimbulkan biaya tambahan atau birokrasi berlebih yang dapat membebani perusahaan.

Menurutnya, optimalisasi Satgas sebagai wadah koordinasi lintas instansi merupakan langkah yang tepat, asalkan tidak menimbulkan biaya tidak perlu. Jika hal tersebut terjadi, maka kegiatan koordinasi justru menjadi tidak efisien dan berpotensi menciptakan pola pemberian biaya yang tidak produktif bagi operasional perusahaan.