Otonomi Kampus dan Risiko Korupsi

KPK dan Majelis Rektor PTN Indonesia merumuskan tujuh rekomendasi penguatan integritas kampus pasca kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Soedirman. Otonomi PTN-BH memungkinkan pengelolaan dana mandiri, namun rendahnya akuntabilitas meningkatkan risiko korupsi melalui jalur mandiri, UKT, dan IPI. BPK menemukan kelebihan pungutan Rp742,67 miliar pada enam PTN-BH. Risiko korupsi tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga pengadaan, aset, dan konflik kepentingan. Dosen sering menganggur karena gaji rendah, memicu praktik gratifikasi. Solusi: transparansi laporan keuangan, pengawasan independen, perlindungan pembawa, serta peningkatan kesejahteraan dosen berdasarkan prestasi akademik.