PBG di Jakbar Disorot, Umar: Jangan Sampai Dibebankan ke Wali Kota

Tokoh pemuda Umar Abdul Aziz menyoroti banyaknya persoalan bangunan yang diduga bermasalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jakarta Barat. Ia menilai penting untuk tidak langsung menyalahkan Wali Kota, melainkan memeriksa rantai koordinasi dan pengawasan mulai dari tingkat suku dinas (sudin) hingga dinas Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, proses pelaporan dan koordinasi di jajaran teknis perlu dievaluasi agar persoalan di lapangan dapat segera diketahui pimpinan.

Umar menekankan bahwa Wali Kota tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan teknis yang terjadi di setiap wilayah tanpa adanya laporan dari jajaran yang menangani langsung di lapangan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tetap mempertanyakan persoalan bangunan, namun tidak hanya mengarah pada kesimpulan bahwa seluruh kesalahan berada di tangan Wali Kota.

Ia juga menyampaikan bahwa struktur perangkat daerah di Jakarta Barat memiliki koordinasi dengan dinas di tingkat Provinsi DKI Jakarta, sehingga tanggung jawab atas persoalan PBG harus dilihat secara menyeluruh dan transparan melalui rantai kewenangan yang ada.