PDIP Akui Dukung PPHN tapi Tolak Amendemen UUD

PDIP mendukung pengesahan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan program antar pemerintahan. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto, menyatakan partainya adalah salah satu pendorong utama PPHN. Namun, PDIP menolak opsi pengesahan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 45.

MPR saat ini membuka tiga opsi untuk mengatur PPHN, yaitu amendemen UUD, UU, atau TAP MPR. Amendemen menjadi opsi terkuat, tetapi ditentang oleh PDIP dan Fraksi Partai Demokrat. Demokrat mengusulkan agar PPHN cukup diatur lewat TAP MPR, dengan alasan tidak perlu mengubah konstitusi.

Opsi UU dianggap lemah karena dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan mudah diubah oleh pemerintah mendatang. Diskusi berlanjut di parlemen.