Pemerintah Dinilai Perlu Memperkuat Mitigasi Serangan Siber di Media Sosial

Indonesia perlu memiliki kerangka khusus untuk menghadapi ancaman cognitive warfare yang menyerang persepsi publik di media sosial. Peneliti Ika Idris dari Monash University Indonesia Data and Democracy Research Hub menyatakan pola manipulasi informasi menjelang aksi 27 Agustus 2026 menunjukkan serangan terhadap "sistem saraf publik" makin nyata. Beberapa fenomena seperti pemblokiran rekening donasi koordinator demo Pati, peretasan akun, dan penyebaran ulang video lama yang dibingkai merupakan peristiwa terkini. Kondisi tersebut menuntut kejelasan arah kebijakan pemerintah, apakah cukup memperkuat mandat lembaga yang sudah ada atau diperlukan regulasi baru serta badan teknis khusus. Ika menyatakan kebutuhan akan kerangka kebijakan yang jelas makin terasa mendesak ketika pola operasi yang sama berulang dari satu momentum aksi ke momentum berikutnya, tanpa ada mekanisme negara yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi dan meredamnya sejak dini. Penelitian mereka telah memantau pergerakan narasi terkait aksi demonstrasi sejak beberapa hari sebelum aksi berlangsung, dengan fokus pada tiga kata kunci utama: 'demo Pati', hoaks 'demo Pati batal', dan 'dibatalkan'. Lonjakan percakapan baru terlihat pada Senin ketika warga Pati mulai berangkat ke Jakarta, meskipun ajakan demonstrasi sebenarnya telah muncul sejak sekamir 17-18 Agustus.