Pemprov DKI libatkan lintas lembaga susun Indeks Demokrasi 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026, bertujuan menghasilkan penilaian yang transparan. Tri Kurnia Prihatono dari Kesbangpol DKI menyatakan IDI adalah parameter bersama untuk mengukur perkembangan demokrasi di semua provinsi, dengan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Jakarta mencatat skor IDI tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut’turut (2017‑2021) dengan nilai 82,08–84,73, namun peringkatnya turun menjadi kedua (2023), kelima (2024), dan kedelapan (2025), meski tetap berada di kategori tinggi dan di atas rata‑rata nasional. Dalam Focus Group Discussion pada 4 Agustus, pemangku kepentingan diundang memberikan masukan untuk mengevaluasi hasil IDI 2025 dan memperkaya penyusunan IDI 2026 yang menargetkan skor 85,78. Kadarmanto dari BPS DKI menekankan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan keterbukaan informasi publik yang lebih kuat, peninjauan kebijakan penyampaian pendapat di muka umum, dan pendidikan demokrasi yang menjangkau pelajar, komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok masyarakat lainnya agar memahami hak, kewajiban, dan peran mereka dalam kehidupan demokratis.