Anggota Baleg Harap RUU SDI Jadi Jawaban Persoalan Berbasis Data Keliru

Anggota Baleg DPR RI Azis Subekti mendorong pengesahan RUU Satu Data Indonesia (SDI) untuk mengatasi masalah kebijakan publik yang tidak tepat. Hal ini dipicu oleh adanya perbedaan, ketidakakuratan, dan keterlambatan pembaruan data pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Data dianggap krusial sebagai dasar penentuan penerima program, alokasi anggaran, dan pengambilan keputusan sektor publik. Azis menekankan bahwa RUU SDI harus menyediakan mekanisme koreksi dan pembaruan data yang efektif agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan negara akibat data yang keliru atau tidak sinkron antarlembaga.