Penanganan Perkara Eks Jampidsus Harus Profesional, Transparan, dan Dapat Diawasi Publik

Penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dituntut dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat diawasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurut Guru Besar Hukum dan Kenegaraan UPN Veteran Jakarta Taufiqurrohman Syahuri, independensi institusi menjadi persoalan krusial. Perkara ini saat ini ditangani secara internal oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui tim khusus yang dibentuk. Taufiqurrohman memperingatkan agar kelemahan independensi institusi tidak merusak kepercayaan publik terhadap pengungkapan kasus.

Dalam diskusi publik "Eks Jampidsus dan Manuver Politik di Balik Praperadilan: Sejauh Mana Transparansi Kasus Dibuka ke Publik?" yang digelar Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi di Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2026), ia menegaskan perlunya proses dibuka secara transparan. Masyarakat perlu mendesak agar akuntabilitas penanganan perkara dibuka seterang-terangnya, sehingga publik dapat turut mengawasi perkembangan kasus. Keterbukaan ini dianggap esensial untuk memastikan tidak ada manuver politik di balik proses praperadilan.