Peneliti BRIN: Moratorium Penerimaan Hakim Telah Menyebabkan Distorsi Regenerasi

Peneliti BRIN dan akademisi mendesak pengesahan RUU Jabatan Hakim untuk mengatasi krisis regenerasi hakim. Moratorium rekrutmen yang berlangsung lama dinilai menyebabkan distorsi serius dan kekurangan personel di berbagai pengadilan, sehingga mengancam akses keadilan bagi masyarakat.

Regulasi ini dianggap krusial bukan hanya secara teknis, tetapi juga untuk menjaga martabat dan independensi kekuasaan kehakiman. Sebagai langkah konkret, BRIN akan mengirimkan rekomendasi tertulis kepada Komisi III DPR RI, sementara pakar hukum mengusulkan Presiden Prabowo menerbitkan Perpu Jabatan Hakim guna mempercepat reformasi hukum.