Perkuat Budaya Hukum dan Etika, KY dan Karaton Surakarta Gandeng Kearifan Lokal untuk Peradilan Bersih

Komisi Yudisial (KY) dan Karaton Kasunanan Surakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk kerja sama selama tiga tahun guna memperkuat budaya hukum, etika, dan kearifan lokal dalam mendukung peradilan bersih dan independen di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dan Sri Susuhunan Pakoe Boewono XIV di Gedung KY, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026). Melalui kemitraan ini, kedua pihak akan fokus pada pengayaan literasi hukum berbasis budaya Nusantara, sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta pemberdayaan masyarakat adat. Kolaborasi ini bertujuan menghubungkan hukum konstitusi dengan nilai-nilai tradisional untuk menciptakan peradilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kedua belah pihak menekankan pentingnya fondasi etika yang kuat di samping norma dan teks hukum formal agar keadilan dapat tercapai secara menyeluruh. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KY termasuk Sekretaris Jenderal Mulyadi dan pejabat struktural lainnya.