Persoalkan Data Penerima Bansos Jakarta, DPRD DKI: Ngaco Semua

DPRD DKI menyoroti ketidaksesuaian data penerima bansos saat transisi DTKS ke DTSEN. M. Subki menilai standar kesejahteraan harus berbeda untuk Jakarta karena biaya hidup tinggi, bukan dipukul rata. Astrid Kuya menyoroti validitas data BPJS, KJP, KJMU, PIP, dan KIP yang tidak konsisten. Pemprov DKI melakukan ground checking penerima bansos existing, namun tidak memiliki kewenangan menetapkan desil masyarakat yang ditentukan pemerintah pusat. Masih ada yang berada di desil lima tetapi belum menerima bantuan karena kuota terbatas.