PKS Dukung Pejabat Kabinet Tak Harus dari Partai, Ini Respons PDIP

Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk merekrut pejabat kabinet baru yang tidak harus berasal dari partai, asalkan memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni. Mardani menekankan bahwa keputusan ini merupakan hak prerogatif presiden dan perlu mempertimbangkan sistem meritokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi juga penting dilakukan, terutama mengingat beberapa survei menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi wewenang presiden, termasuk untuk menentukan siapa yang perlu diganti dan penggantinya. Isu reshuffle kabinet ini muncul setelah tanggal 17 Agustus 2026, dengan kabar bahwa perubahan akan dilakukan secara bertahap untuk mengisi jabatan yang kosong. Beberapa petinggi partai politik dan istana negara telah memberikan respons terkait kemungkinan perombakan kabinet ini. Mardani juga menyoroti bahwa Presiden Prabowo menghadapi tugas yang cukup berat, mengingat dinamika situasi yang kompleks dan harusnya pemerintah lebih fokus pada peningkatan kinerja birokrasi agar dapat memenuhi harapan rakyat.