Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Benahi Anomali Data Desil

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Sosial dan BPS membentuk tim khusus untuk membenahi anomali data desil. Masalah ini dikarenakan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata masyarakat, seperti warga yang secara ekonomi masih miskin namun status desilnya melonjak tinggi. Anomali ini berpotensi membuat warga miskin dan kelompok rentan kehilangan hak atas program bantuan pemerintah seperti subsidi energi dan KIP Kuliah. Maman menegaskan data desil harus mencerminkan kenyataan sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Ia juga meminta mekanisme pengaduan dan pembaruan data yang sederhana agar warga tidak menjadi korban kesalahan administrasi.