PPP Gelar Rakornas, Bahas Pembentukan Tim Hukum-Rampungkan Muswil

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang hukum di Jakarta pada Kamis (20/8) untuk membahas konsolidasi organisasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan bahwa konsolidasi bertujuan membangun PPP sebagai partai politik modern, profesional, berbasis data, dan kuat secara hukum. Menurutnya, Musyawarah Wilayah (Muswil) telah dilaksanakan di 38 provinsi, sementara konsolidasi di tingkat kabupaten/kota telah selesai hingga 95 persen dari total 514 kabupaten/kota.

Selain konsolidasi struktur, PPP juga mulai menyiapkan penguatan tim hukum untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2029, mulai dari verifikasi hingga penghitungan suara di TPS. Tim hukum tidak hanya disiagakan untuk menangani sengketa, tetapi juga untuk menguatkan advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak dini. Mardiono menekankan pentingnya dokumentasi hasil penghitungan suara dan kesiapan saksi di tingkat TPS sebagai pelajaran dari Pemilu 2024.

Dalam Pemilu 2024, PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau sekitar 3,87 persen, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Akibatnya, PPP kehilangan seluruh kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029. Pengalamangan ini menjadi motivasi bagi PPP untuk memperkuat bidang hukum dan pengamanan suara dalam pemilu mendatang.