Rapat di DPR, Ombudsman Siap Buka-bukaan soal Hunian Mewah di Lapas Cibinong

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk membahas temuan hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Ketua Ombudsman, Nuzran Joher, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan investigasi secara resmi kepada Komisi II DPR, serta kepada Menteri dan Presiden. Ombudsman juga akan memberikan fakta lapangan terkait kejadian yang terjadi pada 23 September 2026. Nuzran menegaskan bahwa semua temuan akan disampaikan secara transparan tanpa spekulasi.

Sebelumnya, Kementerian Keamanan dan Ketertiban Negara (Kemenimipas) telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong. Kelima pejabat yang dimaksud adalah Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasibinadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasikamtib), serta Kepala Urusan Umum Lapas. Penonaktifan ini dilakukan berdasarkan arahan Menteri Keamanan dan Ketertiban Negara, Agus Andrianto, untuk mendukung investigasi terkait temuan Ombudsman.

Inspektur Jenderur Kemenimipas, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan karena kelima pejabat diduga bertanggung jawab atas temuan yang dilaporkan oleh Ombudsman. Rudi menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal Kemenimipas untuk menindaklanjuti temuan tersebut.