Ratusan Organisasi hingga Tokoh Masyarakat Teken Petisi Tolak Militer di Ranah Sipil

Ratusan organisasi dan tokoh masyarakat sipil menandatangani petisi yang mendesak pemerintah menghentikan pelibatan militer dalam ranah sipil. Petisi tersebut ditandatangani oleh 58 organisasi dan 274 individu dari berbagai elemen pada Rabu (29/7). Mereka menilai demokrasi dan kebebasan di Indonesia terancam karena militer semakin masuk ke kehidupan sosial politik, melampaui fungsi pertahanan yang diamanatkan konstitusi.

Petisi menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, hingga pengamanan demonstrasi. Para penandatangan menilai hal ini bertentangan dengan konstitusi karena tugas militer seharusnya hanya sebagai alat pertahanan negara, bukan untuk pembangunan atau penegakan hukum.

Lebih lanjut, petisi memperingatkan bahwa pelibatan militer yang tidak proporsional dalam fungsi non pertahanan berpotensi melemahkan profesionalisme militer. Mereka juga menyatakan bahwa militerisasi sipil telah berdampak pada kekerasan terhadap warga sipil dan mempolitisasi militer untuk kepentingan kekuasaan rezim yang berkuasa.