Sebelum PPPK Demo, MenPANRB dan Menkeu Umumkan Kebijakan Terbaru

DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) resmi mengumumkan kebijakan terbaru terkait status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengumuman ini disampaikan sebelum rencana demonstrasi tenaga PPPK pada September mendatang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan koordinasi telah memfinalisasi kejelasan status bagi guru PPPK paruh waktu serta PPPK yang berkeinginan beralih menjadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, guru madrasah, dan guru TK.

Berdasarkan data KemenPAN-RB, saat ini terdapat 955.245 guru PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu di Indonesia. Di sisi lain, proyeksi pemenuhan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Pembukaan formasi untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tersebut direncanakan mulai bergulir pada tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut, MenPAN-RB Rini Widyantini memastikan bahwa guru PPPK paruh waktu diberikan kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan pendaftaran yang diperkirakan berlangsung pada awal 2027.