Sekjen PBB Antonio Guterres Desak Israel Hentikan Penyerobotan dan Kekerasan di Tepi Barat

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan keras terhadap peningkatan serangan dan praktik yang dinilai ilegal oleh Israel di Tepi Barat, menyebutnya sebagai bentuk 'proses tekanan aneksasi'. Dalam konferensi pers setelah pembukaan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Guterres menekankan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat harus menjadi prioritas dunia internasional. Ia menyoroti sistematisnya pengambilalihan lahan oleh pemukim Israel yang menurutnya merupakan aneksasi bertahap yang melanggar hukum internasional.

Guterres mendesak agar aneksasi Tepi Barat dihentikan secara bertahap untuk mencegah perubahan status wilayah pendudukan secara permanen. Isu ini muncul saat para pemimpin dunia berkumpul dalam Sidang Umum PBB, di mana konflik Israel-Palestina kembali menjadi agenda krusial. Tekanan diplomatik melalui PBB diharapkan mendorong penghentian praktik ilegal dan membuka ruang bagi solusi dua negara.

Sanksi internasional juga semakin mendesak. Inggris resmi menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, sementara Israel menutup konsulat Inggris di Jerusalem Timur. Laporan OHCHR menyebut operasi militer Israel memicu krisis pengungsian terbesar sejak 1967 dan berpotensi menjadi pembersihan etnis. Menlu RI bersama 7 negara lainnya mengecam rencana proyek pemukiman E1 Israel di Yerusalem Timur.