Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Digelar Kembali 6 Agustus
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjadwalkan sidang kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa pada Kamis, 6 Agustus 2026. Sidang akan dipimpin Majelis Hakim Christina Endarwati bersama anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Proses dimulai dari awal dengan pembacaan dakwaan baru karena jaksa penuntut memperbaiki berkas perkara setelah sebelumnya dinyatakan tidak cermat.
Sebelumnya, hakim mengabulkan nota keberatan dokter Tifa, menyatakan dakwaan jaksa kabur sehingga batal demi hukum dan pemeriksaan terhenti. Jaksa kemudian melimpahkan kembali berkas dengan nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jaktim pada 27 Juli 2026. Kasus ini bermula dari tuduhan dokter Tifa terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Sidang mendatang merupakan kelanjutan setelah perbaikan dakwaan, dengan fokus pada pemeriksaan ulang dari tahap awal. Pengadilan menekankan pentingnya dakwaan yang jelas sebelum lanjut ke pembuktian.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
SINDOnews · 30 Juli 2026 pukul 06.49
Jokowi Selalu Absen di Gugatan Perdata Ijazah, Pengacara Roy Suryo: Perma Menyebutkan Tergugat Harus Hadir
SINDOnews · 30 Juli 2026 pukul 05.35
Roy Suryo Minta Dokter Tifa Tak Khawatir Hadapi Kasus Ijazah Jokowi: Yang Ditarget Saya
SINDOnews · 30 Juli 2026 pukul 05.50
Ferdinand Hutahaean Curigai Dakwaan Jaksa ke Dokter Tifa Direkayasa agar Jokowi Tidak Hadir di Persidangan
Detik.com · 31 Juli 2026 pukul 10.56
Gubernur Riau Banding Vonis 2 Tahun Penjara: Saya Merasa Ini Penuh Rekayasa
Berita terkait
5 Hal yang Perlu Diketahui tentang Putusan MK soal Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres
SINDOnews · 16 Agustus 2026 pukul 23.57
Rieke PDIP Usul DPR Bentuk Pansus Bahas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
SINDOnews · 16 Agustus 2026 pukul 18.41
Getol Kulik Ijazah Gibran, Denny Indrayana Pernah Ditolak MK yang Dipimpin Sang Paman
Warta Ekonomi · 16 Agustus 2026 pukul 15.50
Pengamat Hukum Sebut Upaya Praperadilan Jangan Sampai Jadi Ruang Lobi Politik
Media Indonesia · 15 Agustus 2026 pukul 21.56