Soroti RAPBN 2027, Pengusaha Ingatkan Pemerintahan Prabowo-Desak Ini

Dunia usaha mendukung efisiensi anggaran pemerintah pada 2027, namun menekankan agar pemotongan tidak mengena pada belanja produktif yang memiliki dampak ekonomi besar. Wakil Ketua KADIN Erwin Aksa menyatakan bahwa belanja untuk infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta transfer ke daerah harus dijaga agar tetap mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, kualitas belanja lebih penting daripada kuantitas, sehingga anggaran yang tidak produktif dapat diefisienkan sementara belanja yang menghasilkan nilai tambah dan ketenagaan kerja perlu dipercepat.

Pengusaha juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan sejak awal tahun untuk mendorong investasi swasta. Erwin menyampaikan bahwa jika belanja baru kuat pada semester kedua atau proyek mengalami perubahan dan pemblokiran, perusahaan cenderung menunda investasi dan perekrutan. Belanja negara sebaiknya berfungsi sebagai katalis bagi investasi swasta, bukan menggantikannya. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menambahkan bahwa insentif tidak selalu berupa subsidi, melainkan kepastian regulasi, biaya energi kompetitif, akses pembiayaan bunga rendah, dan percepatan perizinan.

Pemerintah menargetkan Belanja Negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada 2026, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Defisit anggaran ditargetkan turun ke 2,4% dari 2,68% pada 2026. Target pengangguran terbuka 4,30%-4,87% dianggap menantang namun realistis jika pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat padat karya dan menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas.