Tata Kelola Fiskal harus Diperkuat demi Optimalisasi Belanja Negara

Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, menekankan pentingnya penguatan tata kelola fiskal agar belanja negara optimal dan berdampak ekonomi maksimal. Menurutnya, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijatan Fiskal (KEM-PPKF) harus mengintegrasikan indikator tata kelola berbasis kinerja dan kepastian hukum struktural, bukan hanya mengandalkan asumsi makro konvensional seperti pertumbuhan, inflasi, dan suku bunga.

Rahma mengingatkan bahwa efek penggunaan belanja negara tidak selalu linear dengan pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan lokasi dan kecepatan perputaran uang (velocity of money), serta efisiensi belanja di daerah. Jika birokrasi lambat atau tidak produktif, transfer ke daerah dan belanja modal perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan beban fiskal atau utang.

Presiden Joko Widodo, melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan arah kebijakan fiskal 2027 yang bertujuan mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditetapkan pada kisaran 5,8–6,5%, dengan pendapatan negara 11,82–12,40% dari PDB. Delapan program strategis meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hingga industrialisasi.